Indonesia, negara terkemuka di tingkat regional dan global, telah mengalami transformasi demokrasi yang luar biasa selama dua dekade terakhir. Tetapi konsolidasi demokrasi terus berlangsung sejalan dengan perjuangan berbagai lembaga negara untuk mengendalikan korupsi yang endemis, peningkatan tata kelola pelayanan publik dan perlindungan hak-hak warga negara. Pemerintah Indonesia memprioritaskan penguatan lembaga-lembaga penegak demokrasi dan Amerika Serikat sangat mendukung upaya ini sejalan dengan tujuan umum untuk turut memajukan tujuan Ind

Pemerintahan di Indonesia telah mengalami transformasi yang luar biasa dan telah menjadi lebih partisipatif serta lebih terbuka selama dua dekade terakhir. Saat demokrasi yang masih muda terus membuat kemajuan, berbagai lembaga pemerintah masih berjuang untuk mengendalikan korupsi yang endemik, meningkatkan tata kelola pelayanan publik, dan melindungi hak-hak warga negara. Amerika Serikat dan Indonesia, dua negara demokrasi terbesar di dunia, sepakat untuk meningkatkan hubungannya melalui Kemitraan Strategis pada 2015 untuk memajukan masyarakat demokratis yang kuat dan tangguh dan juga mempromosikan perdamaian, kemakmuran dan keamanan internasional.

Atas nama rakyat Amerika, Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) bermitra dengan pemerintah dan rakyat Indonesia untuk mengakhiri kemiskinan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis. USAID mendukung upaya Indonesia untuk memajukan demokrasi yang inklusif, adil dan bertanggung jawab, dan melindungi hak-hak hukum semua warga negaranya, memberantas korupsi dan melibatkan masyarakat sipil dan media secara aktif. Melalui kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, USAID bermitra dengan Pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara lain. USAID meletakkan fokus khusus di kawasan timur Indonesia termasuk Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara yang menjadi tempat tinggal masyarakat Indonesia yang sangat tidak mampu dan rentan.  

• Semua pengadilan negeri di Indonesia sekarang menggunakan aplikasi sistem penelusuran perkara yang didanai USAID untuk meningkatkan pengelolaan dan transparansi pencatatan.
• Tahun 2015, USAID membantu Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan pesan antikorupsi kepada hampir 9 juta warga negara Indonesia.
• Pelatihan yang didukung USAID memperkenalkan pendekatan kualitatif terbaru kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Program Saat Ini

Memperkuat Budaya Akuntabilitas

Sebagai anggota pendiri Kemitraan Open Government, Indonesia menyatakan bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan pemerintah modern dan menjadi kunci untuk mewujudkan potensi peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah yang efektif, transparan dalam proses pemeerintahan serta bertanggung jawab terhadap warganya merupakan prioritas kunci Pemerintah Indonesia. Para mitra USAID bersama dengan berbagai institusi akuntabilitas Pemerintah Indonesia melakukan upaya reformasi yang berkelanjutan dan mendalam serta menghasilkan lembaga antikorupsi yang lebih transparan dan berkinerja lebih baik serta tanggap terhadap kebutuhan warganya. Berbagai program USAID merangkul universitas, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan para pemikir dalam menyusun strategi antikorupsi. Bersama para mitra, USAID berupaya memperkuat kapasitas, kinerja dan jangkauan publik berbagai institusi akuntabilitas Pemerintah Indonesia, dan meningkatkan akses publik terhadap informasi anggaran. USAID juga bekerjasama dengan para mitra untuk meningkatkan akuntabilitas di sektor kesehatan, pendidikan dan lingkungan yang akan mengembangkan sistem yang membatasi kesempatan korupsi.

Mempromosikan Perlindungan Hak-Hak Warga Negara

Indonesia terus menghadapi tantangan dalam upaya memastikan perlindungan hak dan akses yang sama bagi semua warganya terhadap keadilan yang tidak memihak dan efektif. USAID bekerja dengan lembaga pemerintah terkait dan CSO terkemuka, termasuk lembaga bantuan hukum dan mitra universitas, untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, memperkuat kapasitas warga negara untuk melakukan advokasi hak-hak mereka, dan melindungi hak asasi manusia dari kelompok sasaran program (berdasarkan minoritas agama dan etnis, penduduk asli, perempuan, anak-anak, masyarakat kurang mampu, orang-orang yang terpinggirkan, dan kelompok rentan yang menghadapi diskriminasi dan kekerasan) di provinsi prioritas.

Membina Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)

Kebutuhan terhadap bantuan pembangunan dari Indonesia meningkat terus selama satu dekade terakhir, dan bersamaan dengan itu juga tumbuh kebutuhan bagi Pemerintah Indonesia untuk memberikan tanggapan secara efektif dan strategis. USAID memberikan dukungan KSST kepada Tim Koordinasi Nasional (NCT) saat menyusun kerangka kerja kelembagaan tentang KSST dan memilih daerah prioritas untuk kerjasama pembangunan. Berdasarkan prinsip-prinsip pedoman KSST – kemitraan bantuan berdasarkan kebutuhan dan investasi bersama -- USAID bekerja bersama dengan NCT untuk mendukung pembangunan kapasitas, manajemen pembelajaran dan pengetahuan untuk memberikan bantuan, dan pemrograman program percontohan triangular yang dapat mengatasi risiko bencana dengan lebih baik, menurunkan kekerasan berbasis gender, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan di negara-negara sasaran yang menjadi prioritas bagi Indonesia.

Mencegah Kekerasan Jender di Kawasan Indonesia Timur

USAID bekerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai kelompok masyarakat sipil untuk meningkatkan kemampuan melindungi warga yang rentan, dan memfokuskan kegiatan di kawasan timur Indonesia, di mana tingkat kekerasan (GBV) berbasis gender secara signifikan lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. USAID membantu mitranya menurunkan angka kekerasan berbasis gender dengan menurunkan penerimaan masyarakat atas kejadian GBV dan ketidaksetaraan gender di masyarakat sasaran, dan pada saat yang sama mendukung upaya untuk merespons korban kekerasan berbasis gender dan pelaku dengan tepat. Kegiatan program ini berfokus pada pemberdayaan perempuan dan laki-laki agar menjadi pelaku perubahan sosial, membantu mengubah sikap, persepsi, dan perilaku, serta membantu pemerintah memberikan pelayanan kepada mereka yang terkena dampak kekerasan berbasis gender.